Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, sekitar 1.714.471 anak di Indonesia tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada 2019-2021. Jumlah tersebut berisiko tinggi menyebabkan kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau KLB PD3I.
Selain itu, laporan dari Unicef menyatakan bahwa sejak Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertamanya pada Maret 2020, cakupan imunisasi dasar semakin menurun. Misalnya, angka cakupan imunisasi difteri, pertusis dan tetanus (DPT3) serta campak dan rubela (MR1) berkurang lebih dari 35% pada bulan Mei 2020 dibandingkan periode waktu yang sama tahun sebelumnya.
Survei daring yang ditujukan kepada orang tua dan pengasuh anak di bawah dua tahun memaparkan perilaku dan praktik mencari layanan imunisasi di Indonesia pun berubah. Sebelum pandemi, sekitar 90% anak diimunisasi di fasilitas umum: 75% di posyandu, 10% di puskesmas, 5% di polindes dan 10% di klinik dan rumah sakit swasta. Namun, selama pandemi COVID-19 responden survei menunjukkan bahwa klinik dan rumah sakit swasta menjadi sumber utama untuk mendapatkan layanan imunisasi untuk anak mereka (lebih dari 43%), puskesmas (29%) dan posyandu (21%). Ini di antaranya disebabkan karena kekhawatiran akan terjangkiti COVID-19, selain karena posyandu sebagian besar ditiadakan selama pandemi. (Sumber : unicef.org)
Sementara itu, sebuah riset dari Perguruan Tinggi Inovasi Pelayanan Kefarmasian Universitas Padjadjaran juga memaparkan data menurunnya cakupan imunisasi dasar selama masa pandemi. Dikutip dari The Conversation Indonesia, secara nasional cakupan imunisasi dasar (vaksin hepatitis B, polio, campak, BCG dan pentavalen (DPT-HB-Hib) untuk anak hanya mencapai 57,9%, jauh dari target 93%. Penurunan cakupan imunisasi di Pulau Jawa, sebagai episentrum pandemi COVID-19 dan populasi terpadat, tercatat lebih tinggi dibandingkan luar Jawa.
